Buntut Kasus LKSA Ganesha Sevanam, Bupati Sutjidra Bekukan Operasional dan Amankan Korban

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat menerima kunjungan Kementerian HAM terkait penanganan kasus anak di LKSA Ganesha Sevanam

Sinergi Perlindungan Anak: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra (tengah) dalam rapat koordinasi penanganan kasus LKSA Ganesha Sevanam. (Sumber : Prokom Buleleng)

SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan sikap tegas dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ganesha Sevanam. Tidak hanya menempuh jalur hukum, Pemkab Buleleng juga memastikan keselamatan fisik dan psikis para korban melalui penanganan terpadu.

Langkah cepat ini mendapat apresiasi langsung dari tim Direktorat Pelayanan HAM Kementerian HAM RI saat melakukan kunjungan monitoring di Kantor Bupati Buleleng, Jumat (10/4).

Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan ruang bagi segala bentuk kekerasan terhadap anak di Bumi Panji Sakti. Sejak kasus ini mencuat, seluruh kegiatan di LKSA Ganesha Sevanam telah resmi dibekukan.

"Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik," tegas Bupati Sutjidra.

Sebaran Relokasi Anak Korban

Melalui Dinas Sosial P3A, pemerintah telah melakukan pemetaan dan pengamanan terhadap para penghuni LKSA tersebut:

8 Anak kini berada di Rumah Aman.
12 Anak telah dikembalikan ke pangkuan keluarga masing-masing.
8 Anak direlokasi ke LKSA Saiwa Dharma sebagai alternatif.
2 Anak masih dalam proses pendekatan persuasif kepada pihak keluarga.

Bentuk Tim Pengawas Lintas Sektor

Agar kejadian serupa tidak terulang, Bupati Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna melalui jajarannya membentuk tim pengawas khusus. Tim ini melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, hingga pekerja sosial untuk memantau seluruh LKS dan LKSA yang ada di Buleleng secara ketat.

Tenaga ahli bidang human trafficking Kementerian HAM RI, Martinus Gabriel Goa, memuji sinergi multi-stakeholder yang dilakukan di Buleleng. "Penanganan di Buleleng menunjukkan praktik baik karena melibatkan berbagai pihak secara terpadu untuk memulihkan korban," ungkapnya.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah pemulihan trauma (trauma healing) bagi anak-anak agar mereka bisa kembali menata masa depan dengan lebih baik.